Payung Hukum Pilkades Harus Segera Terbit

(Cipongkor, Sindangkerta, KBB-). Masyarakat menanti kepastian lahirnya  payung hukum yang rinci mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di sejumlah desa. Sebab, Undang-undang 06/2014 dan peraturan pemerintah yang menyertainya belum cukup dijadikan dasar hukum pelaksanakan pilkades yang sudah tertunda sekitar 1 tahun ini. Demikian harapan yang mengemuka dari kunjungan kerja Komisi 1 DPRD KBB di kantor Kecamatan Cipongkor dan Sindangkerta pada Rabu (08/10).

Menanggapai hal tersebut, Komisi 1 berkomitmen memantau secara intens keluarnya peraturan menteri dalam negeri yang akan mengatur lebih rinci pelaksanaan pilkades. “Kami juga akan berkoordinasi dengan sekretariat darehan untuk melihat perkembangan ini sebab kebutuhan ini sudah mendesak,” jelas Ketua Komisi 1 Inen Sutisna.

Berdasar data yang ada, di dua kecamatan ini terdapat tujuh desa yang seharusnya sudah melaksanakan tahapan Pilkades.

Selain mengenai  pilkades, rombongan Komisi 1 juga menggali informasi tentang pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan. “Kami ingin menggali informasi selengkap-lengkapnya mengenai masalah di lapangan agar masyarakat memperoleh jaminan pelayanan yang optimal dari pemerintah,” tambah Sekretaris Komisi 1 Rismanto.

Pembangunan bendungan Upper Cisokan juga tak luput dari pantauan Komisi 1. Dalam penuturannya, Camat Cipongkor mengharapkan para wakil rakyat turut mengawal perkembangan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan dampak yang mungkin muncul.
Selepas kunjungan, dalam waktu dekat Komisi 1 akan menganalisa dan membahas  temuan lapangan untuk ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama pihak eksekutif. ***

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Show Buttons
Hide Buttons